BUDAYA HUKUM KORPORASI TERHADAP KUHP BARU

Buku referensi berjudul Budaya Hukum Korporasi terhadap KUHP Baru karya Dr. Maryano, S.H., M.H., M.M., C.N., hadir sebagai respons krusial terhadap dinamika perubahan hukum pidana di Indonesia, khususnya dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Karya ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam interaksi kompleks antara budaya hukum yang berkembang dalam entitas korporasi dengan ketentuan- ketentuan baru mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP.
Buku ini sangat relevan bagi akademisi, praktisi hukum, profesional di bidang kepatuhan korporasi, serta mahasiswa pascasarjana yang ingin memahami implikasi hukum dan sosiologis dari perubahan regulasi ini.Secara komprehensif, buku ini tersusun dalam enam belas bab yang sistematis, dimulai dari pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan relevansi topik, dilanjutkan dengan pembahasan konsep dan teori budaya hukum, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum, serta sejarah pengaturan tindak pidana korporasi di Indonesia.
Penulis kemudian menganalisis paradigma KUHP Baru terhadap korporasi, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, pentingnya budaya kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan, hingga identifikasi risiko hukum dan jenis tindak pidana yang melibatkan korporasi. Keunggulan buku ini terletak pada pendekatannya yang holistik, memadukan analisis normatif dengan perspektif sosio-legal, serta menyajikan perbandingan hukum internasional untuk memperkaya pemahaman tentang strategi penguatan budaya hukum korporasi.
Sebagai penutup, buku ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengisi kekosongan literatur yang mengintegrasikan aspek budaya hukum dengan implementasi KUHP Baru dalam konteks korporasi. Nilai praktisnya terletak pada panduan strategis bagi korporasi untuk membangun budaya kepatuhan yang kuat, sementara nilai akademiknya terletak pada kerangka analisis yang mendalam untuk pengembangan teori hukum pidana korporasi. Oleh karena itu, buku ini layak dijadikan referensi utama bagi siapa pun yang berkepentingan dalam memahami dan membentuk masa depan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.