HUKUM KESEHATAN INDONESIA Perspektif Regulasi, Etika, Perlindungan Pasien, dan Pertanggungjawaban Pidana

Dinamika hukum kesehatan Indonesia kontemporer ditandai oleh ketegangan inheren antara inovasi pelayanan, tuntutan perlindungan pasien, dan risiko kriminalisasi tenaga medis. Di tengah perubahan regulasi yang masif, termasuk lahirnya Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, muncul kebutuhan mendesak akan sebuah rujukan komprehensif yang mampu membedah kompleksitas ini secara analitis, bukan sekadar deskriptif. Buku ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan telaah mendalam yang mengintegrasikan empat pilar krusial: kerangka regulasi positif, fondasi etika profesi, paradigma perlindungan pasien, dan rezim pertanggungjawaban pidana. Kajian ini melampaui kompilasi peraturan, menawarkan argumentasi bahwa kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan perlindungan maksimal bagi pasien adalah dua sisi mata uang yang hanya dapat diwujudkan melalui harmonisasi keempat pilar tersebut.
Dengan membedah studi kasus dan preseden yurisprudensi terkini, buku ini mengurai isu-isu pelik seperti batas antara kelalaian medis dan risiko medik, validitas informed consent digital, hingga pertanggungjawaban korporasi rumah sakit dalam sengketa medik. Analisis yang disajikan bersifat argumentatif dan kritis, menantang para pembaca untuk mengevaluasi kembali efektivitas model penyelesaian sengketa yang ada dan mempertimbangkan alternatif yang lebih adil dan proporsional. Buku ini bukan sekadar peta hukum kesehatan, melainkan kompas analitis untuk menavigasi medan yang kompleks dan sering kali kontroversial.
Ditulis sebagai buku referensi standar Dikti, karya ini merupakan sumber daya esensial bagi para akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana ilmu hukum, serta praktisi senior—hakim, jaksa, advokat, dan pengambil kebijakan di sektor kesehatan—yang mencari pemahaman substantif dan mendalam mengenai arsitektur hukum kesehatan Indonesia. Buku ini menjadi fondasi teoretis dan praktis bagi siapa pun yang terlibat dalam diskursus, penelitian, maupun penegakan hukum di bidang kesehatan.