KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara menjadi salah satu kebijakan strategis terbesar dalam sejarah Indonesia. Keputusan ini membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan daerah, terutama dengan dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga pemerintahan khusus yang memiliki kedudukan setingkat kementerian. Buku ini mengupas secara mendalam tentang kedudukan, wewenang, serta implikasi hukum dari Otorita IKN dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Melalui kajian yang berbasis pada konstitusi, undang-undang, dan teori pemerintahan, buku ini membahas bagaimana Otorita IKN berbeda dengan pemerintahan daerah pada umumnya yang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai entitas yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, Otorita IKN memiliki kewenangan yang luas dalam perencanaan, pembangunan, serta pengelolaan ibu kota baru.

Pembaca akan menemukan analisis komprehensif mengenai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, perbandingan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi, serta bagaimana prinsip otonomi daerah diterapkan dalam konteks IKN. Buku ini juga menyoroti tantangan serta peluang yang muncul akibat perubahan struktur pemerintahan, termasuk dampaknya terhadap kebijakan publik, sistem demokrasi lokal, dan hubungan antara pusat dan daerah.

Sebagai referensi yang kaya akan teori dan data empiris, buku ini cocok bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami dinamika hukum tata negara dan pemerintahan daerah di era baru. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini memberikan wawasan yang tajam mengenai arah kebijakan otonomi daerah di Indonesia dalam menghadapi transformasi besar di bidang pemerintahan.